Bamsoet: Ada toleransi yang lebih besar bagi orang-orang yang melanggar perjanjian kesehatan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau pemerintah daerah tidak lagi memberikan toleransi kepada siapa pun yang melanggar perjanjian kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan signifikan jumlah pasien Covid-19 merupakan akibat dari ketidaktahuan dan toleransi pelanggar prosedur kesehatan. Kata Bensot di Jakarta, Senin (29/6/20). Peningkatan jumlah pasien yang pesat membuat masyarakat semakin takut melakukan aktivitas produksi di tempat umum.

Hingga akhir pekan lalu, jumlah pasien Covid-19 terus meningkat dengan akselerasi yang mencolok. Hingga Sabtu 27 Juni 2020, setelah 1.385 kasus baru terdeteksi, jumlah penderita Covid-19 di Tanah Air meningkat menjadi 52.812.

“Peningkatan tajam jumlah pasien Covid-19 baru-baru ini telah mengarah pada penilaian bahwa Indonesia mungkin menjadi hot spot berikutnya untuk virus corona. Secara umum, Indonesia dapat dianggap negatif. Oleh karena itu, upaya pemulihan mungkin menjadi lebih sulit. Ini harus menjadi perhatian umum. ”Oleh karena itu, mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat Demokratik Rakyat itu mengimbau seluruh pemerintah daerah mengambil sikap tegas terhadap warga yang melanggar perjanjian kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan atau peraturan pelaksanaan perjanjian sanitasi.

“Kebijakan untuk melaksanakan perjanjian sanitasi harus dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaannya harus disertai dengan pengawasan di lapangan,” kata Bamsoet. Pelaksanaan kebijakan tidak diawasi. Terbukti banyak pasar tradisional yang menjadi klaster penularan Covid. 19.

“Jangan sampai pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, tapi jangan khawatir dengan pelaksanaan atau implementasinya di daerahnya. Jika tidak memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, ada potensi besar pelanggaran. Itu tidak boleh terjadi,” tutup Bamsoet Tao.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live