Juru Bicara Kepresidenan: Apakah pemerintah menggunakan undang-undang imunitas kelompok? tentu saja tidak

Laporan wartawan Tribunnews.com Fransikus Adhiyuda-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah memastikan untuk bergerak menuju normal baru selama virus corona atau pandemi Covid-19 dan tidak akan memberlakukan imunisasi kawanan. -Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman menekankan bahwa masyarakat harus menerapkan prosedur kebersihan yang ketat untuk normal baru.

Baca: Global Corona Update 19 Juni 2020: Sebanyak 8,5 Juta Orang di Seluruh Dunia Terkena Emas, Indonesia Peringkat 30- — Ini Webinar Fadjroel “Mengukur Penanganan Pemerintah Covid-19 “Upaya” via virtual (Kamis, 18 Juni 2020) diteruskan.

“Apakah pemerintah menggunakan metode imunisasi kelompok? Kata Fadjroel, tentu saja tidak.

Imunisasi kelompok adalah konsep epidemiologi, yang menggambarkan situasi di mana masyarakat cukup kebal terhadap penyakit tersebut Oleh karena itu, penularan tidak akan menyebar ke masyarakat. — Fadjroel menjelaskan, jika pemerintah menerapkan pembebasan blok pada saat seperti itu, mengapa Kelompok Kerja Kepresidenan Nasional Jokovy, Kelompok Kerja di 34 provinsi, dan 495 daerah di seluruh Indonesia / Begitu pula dengan Pokja kota.

Fadjroel mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan Fadjroel mengatakan ada 185 laboratorium di laboratorium PCR Rumah Sakit Rujukan Darurat (RS) untuk 19 pasien Covid di “Pulau Galang”. Panti asuhan Kemayoran di Pulau Sebaru memberikan pengetesan.

“Swmuanya disiapkan oleh pemerintah,” Fadjroel pun mengungkapkan sikap serius pemerintah terhadap wabah tersebut. Wahid ) Berita gurauan Gus Dur berujung pada hasil penyelidikan polisi-salah satu langkah yang saat ini sedang dilakukan adalah tes skala besar yang mencakup 20.000 orang setiap hari. Ia mengatakan: “Jika kita menghormati pembebasan blok Tidak mungkin Presiden Jokowi mengajukan tugas. Misinya adalah melakukan sebanyak 20.000 tes per hari di bulan Juni. “

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live