Pelaku ABK TIP tidak membayar ganti rugi, LPSK mendesak penegak hukum menghormati hak korban

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap awak kapal Indonesia (ABK). — Antonius mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah perusahaan mencari kompensasi atas penggunaan ABK Indonesia yang tidak sesuai.

Menurut dia, dalam banyak kasus, perusahaan tidak mau membayar ganti rugi kepada korban.

“Sayangnya, pemulangan selalu menimbulkan kendala. Pelaku enggan membayar korban, dan pelaku memilih untuk dihukum berupa tambahan kurungan,” kata Antonius, Selasa (16/6/2020). Mengatakan pada konferensi pers online. .

Baca: Kasus Perdagangan Manusia LPSK ABK Marak: Sejak 2013 Kami telah memberikan perlindungan kepada 228 orang-bahkan, Antonius menambahkan bahwa pemulangan seperti ini sangat penting untuk menuntut hak-hak korban. Ini penting, dan hak para korban adalah — di samping itu, banyak awak kapal memiliki gaji rendah dan tidak ada perjanjian kontrak. .– “Permintaan pemulihan sangat penting untuk melindungi korban. Karena ini adalah cara bagi korban. Ia meminta penghasilan yang belum dibayar, yang meliputi penggantian biaya yang dikeluarkan oleh korban dan sarana untuk membayar kembali penderitaan korban. “Secara proaktif menuntut perusahaan membayar semua hak korban. Termasuk kerugian yang diderita korban dalam pekerjaan informal di atas kapal.

“Jaksa harus mengambil tindakan tegas untuk menghormati hak-hak korban secara adil. Selain itu, kerja sama internasional harus lebih ditekankan agar bisa menjangkau aktor asing,” jelasnya. -Menurut dokumen LPSK, dalam kasus TPPO ABK, total kompensasi yang baru saja diberikan oleh majelis hakim mencapai 4,7 miliar rupiah. Di saat yang bersamaan, masih banyak korban TPPO ABK yang kerugiannya belum dibayar perusahaan.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live