KPK merilis 8 pedoman untuk menghindari korupsi anggaran Covid-19

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan delapan instruksi untuk mencegah korupsi sebesar Rs 405,1 triliun dalam anggaran Covid-19.

Presiden KPK Firli Bahuri mengatakan panggilan itu adalah bagian dari upaya KPK untuk mengantisipasi penipuan dini. Dana bantuan Covid-19 .

Baca: Ibu tiri Pemalang Tega Habisi, ibu mertuanya, tubuhnya dieliminasi di Sungai Kelayang

terutama dalam hal pasokan barang dan jasa yang menjadi perhatian KPK.

Ini dikomunikasikan dalam sidang (RDP) dengan Komite Ketiga DPR, Rabu (29/4/2020).

“Ada 8 tanda karena kita tidak ingin menjadi korup, tetapi kita tidak ingin takut,” kata Firli.

Dia mengklaim bahwa pengguna barang / jasa yang berurusan dengan coronavirus harus memperhatikan tanda tersebut.

Baca: Kelompok penanganan tugas Covid-19 untuk sementara waktu menghentikan relawan non-medis

Firli menunjukkan bahwa tanda-tanda ini termasuk dalam Pemberitahuan KPK No. 8 tahun 2020.

“Kami memberikan saran melalui Surat Edaran No. 8 tahun 2020 pada 2 April 2020, yang berisi 8 pedoman,” kata Firli.

Ada 8 tanda untuk membeli barang / layanan perawatan virus corona:

Jangan berkolusi / berkomunikasi dengan penyedia barang / layanan

Jangan mendapatkan bantuan dari pemasok

Tidak termasuk Elemen korupsi – tidak ada unsur kepuasan – tidak ada unsur konflik kepentingan dalam pengadaan – tidak ada unsur penipuan dan / atau salah kelola – tidak ada niat untuk dirugikan oleh keadaan darurat

Kejahatan kriminal tidak diperbolehkan.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live