Tindakan keras bea dan cukai mengamankan ratusan ribu rokok ilegal di empat provinsi

TRIBUNNEWS.COM-Guna menghentikan peredaran rokok ilegal, pihak bea cukai terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pemberantasan rokok ilegal. Operasi tersebut dilakukan di seluruh kawasan pengawasan bea cukai dan pajak konsumsi di Indonesia dan berhasil menghentikan peredaran rokok ilegal.

Safuadi, Kepala Kantor Pabean Aceh, mengungkapkan operasi dimulai dari Juli hingga Agustus 2020. Pabean Aceh berhasil menyimpan 43.000 batang rokok ilegal.

“Nilainya diperkirakan 75.817.100 rupee, dan potensi nasional hilang 30.792.827 rupee.” Sepanjang 2020, rokok ilegal. Hingga Agustus 2020, menurut catatan, Bea Cukai Aceh telah menyita 20.037.502 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai komoditas Rp 20.338.064.530. Potensi kerugian negara dari departemen pajak adalah Rp 9.417.625.940. Safaadi menambahkan: “Dengan diberlakukannya operasi anti tembakau ilegal diharapkan kepatuhan, kesadaran dan edukasi para pengusaha di bidang cukai akan meningkat. Khususnya rokok, dan pemahaman masyarakat terhadap rokok ilegal,” Suleiman “Vape cair berbagai merek dan ukuran tersebut diduga melanggar regulasi industri barang konsumsi.” “Nilai barang hasil gugatan tersebut mencapai Rp 231.342.740 yang dapat merugikan negara sebesar Rp 91.590.034,” kata Direktur Kantor Pabean Daerah. Bea Cukai di Bali dan Nusa Tenggara. -Untuk mencapai target 3% rokok ilegal pada tahun 2020, selain pemberantasan melalui operasi Gempur, bea cukai dan pajak konsumsi juga memberikan edukasi tentang pengawasan pajak konsumsi dan sosialisasi komoditas pajak konsumsi ilegal kepada masyarakat dan pelaku ekonomi.

Diharapkan melalui upaya ini masyarakat semakin sadar bahwa rokok ile gal tidak akan lagi dikonsumsi, dan jika ditemukan rokok / produk konsumen ilegal di kawasan tersebut, mereka juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak bea cukai.

Menurut Dr. Artidiatun Adji, seorang sarjana di Universitas Jajamada, pemberantasan tersebut menemukan bahwa pengenaan pajak konsumsi (BKC) atas rokok / produk ilegal dapat meningkatkan pendapatan nasional dari departemen pajak konsumsi. .

Selain berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak konsumsi pemerintah pusat, hal ini secara tidak langsung akan menguntungkan pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian penerimaan pajak konsumsi yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat akan dikembalikan ke pemerintah daerah (penyaluran) dalam bentuk “Dana Bagi Hasil Tembakau” (DBH-CHT). Terkait rincian dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2020 masing-masing provinsi / kabupaten / kota, Provinsi Bali menerima Rp 9,215 miliar dari DBH-CHT, Rp 359,596 miliar dari NTB, dan Rp 7,824 miliar dari NTT. DBH-CHT dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan fasilitas umum dan lingkungan sosial, pengembangan industri, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas produsen tembakau. Karena itu, ini sesuai dengan slogan “Konsumsi adalah tujuan kita”, “pungkas Sulaiman. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live