Pemerintah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ratifikasi “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia” dan “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia”. Indonesia dan Australia, serta melalui kerjasama perdagangan internasional untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional. -Menurut metode yang disepakati dalam “Economic Partnership Agreement”, rencana penurunan tarif impor “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” telah dirumuskan. -Untuk melaksanakan peraturan ini, Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan lain berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 / PMK.010 / 2020 tentang penetapan tarif dan tarif impor dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. PMK 82 / PMK. Pada tanggal 4 April 2020, tata cara pengenaan tarif impor atas impor dari Indonesia dan Australia sesuai dengan “Global Economic Partnership Agreement”.

Syarif Hidayat, Direktur Bea Cukai Internasional dan Antar Departemen, mengungkapkan bahwa PMK telah mempublikasikan secara publik tata cara dan pedoman pemberian tarif preferensi setelah disetujuinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sebagai dasar hukum. MK mengatur beberapa hal, antara lain tata cara pengenaan tarif preferensial terhadap ikan bass yang diimpor dari Australia, dan tarif kuota khusus untuk barang yang diimpor dari Australia dengan kode HS ke-16, ‚ÄĚkata Syarif. -Pungutan bea masuk dikenakan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan bea masuk atas barang impor berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. -Ketentuan PMK berlaku untuk barang impor dengan dokumen pemberitahuan pabean impor atau barang dari luar pabean daerah. Dokumen pemberitahuan memasukkannya ke dalam gudang berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi.Sejak diterbitkannya KMP ini, kelompok khusus telah memperoleh nomor pendaftaran dan tanggal pabean yang memenuhi kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan hukum kepabeanan.

Mulai tahun 2020 Mulai tanggal 5 Juli, PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020.Untuk pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi pusat kontak bea cukai 1500225 atau menghubungi melalui situs live chat.ly / bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live