Pemerintah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ratifikasi “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia” dan “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia”. Indonesia dan Australia, serta melalui kerjasama perdagangan internasional untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional.

Sesuai dengan metode yang disepakati dalam “Economic Partnership Agreement”, telah disusun rencana penurunan tarif impor “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement”.

Untuk mengimplementasikan peraturan ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan baru. Bentuk regulasi Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 81 / PMK.010 / 2020 meliputi penetapan tarif impor dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dan peraturan PMK 82 / PMK.04 / 2020, Seputar tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Australia-Indonesia.

Syarif Hidayat, Kepala Bea Cukai Internasional dan Antar Departemen, mengungkapkan PMK telah diterbitkan sebagai dasar hukum dan pedoman. Prosedur pemberian tarif preferensi setelah persetujuan dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. “PMK menetapkan beberapa regulasi, antara lain tata cara pengenaan tarif preferensial terhadap batangan yang diimpor dari Australia, dan tarif kuota khusus untuk 16 kode HS untuk barang impor. Siarif mengatakan:” Australia. Menurut Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, bea masuk dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor. Perjanjian.

Ketentuan PMK berlaku untuk barang impor, termasuk dokumen pemberitahuan pabean impor Atau barang yang berasal dari luar daerah pabean, termasuk dokumen pemberitahuan pabean kepada pabean untuk memasuki gudang berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus.Sejak itu diberlakukan PMK

PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK Sejak saat itu, kami telah mendapatkan nomor registrasi dan tanggal pabean yang memenuhi kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan hukum kepabeanan. Terhitung mulai 5 Juli 2020 batas waktu adalah 4 April 2020. Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusat Kontak Bea Cukai 1500225 atau obrolan web waktu nyata melalui bit.ly/bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live