Untuk mendorong perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, pemerintah berencana menurunkan tarif impor

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN sesuai dengan Perpres Nomor 34 Tahun 2020.

Tujuannya adalah untuk mempromosikan perkembangan ekonomi nasional melalui kerjasama perdagangan internasional dan meningkatkan kemitraan ekonomi antara pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Daerah Administratif Khusus Hong Kong di Cina.

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 / PMK.010 / 2020, tentang Penetapan Tarif, “The People‚Äôs Republic of China-ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement” dan PMK Nomor 80 / PMK.04 / 2020 Tarif impor atas prosedur tarif didasarkan pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok untuk memberlakukan tarif impor atas barang impor. -International and Inter-agency Customs Director Syarif Hidayat Mengu menyatakan bahwa pelepasan kedua PMK tersebut didasarkan pada dasar hukum dan pedoman prinsip tarif preferensial atas barang impor di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok. China .

“PMK mengatur beberapa regulasi, antara lain penetapan tarif impor barang. Barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan Hongkong, China, penafsiran aturan asal usul, dan persyaratan lain untuk tarif preferensi berdasarkan tarif. Orang China Perjanjian Perdagangan Bebas Republik ASEAN-Hong Kong — PMK 79 / PMK.010 / 2020 dan PMK 80 / PMK.04 / 2020 akan berlaku mulai 4 Juli 2020. Kedua peraturan PMK ini berlaku untuk dokumen deklarasi pabean dan nomor pabean telah diperoleh. , Tanggal pabean yang telah memenuhi kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan, dan barang yang diimpor sejak tanggal pemberitahuan berlaku efektif untuk PMK. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live