Pajak bea dan cukai di Kalimantan Barat telah memusnahkan jutaan rokok ilegal

TRIBUNNEWS.COM-Guna memenuhi fungsi perlindungan industri nasional dan seluruh masyarakat, pihak bea cukai terus melakukan berbagai kegiatan untuk memberantas arus barang ilegal di masyarakat. — Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat (Kalbagbar) sebelumnya telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dan penindakan di wilayah kerjanya untuk memberantas rokok ilegal dan minuman beralkohol ilegal Pergerakan barang. Dipaksa pihaknya, sejumlah barang sitaan berstatus Barang Milik Negara (BMN) sehingga terlacak dan dimusnahkan. -Suparyanto mengatakan, pihaknya memusnahkan jutaan batang rokok dan sejumlah minuman beralkohol ilegal pada Selasa (9/6), dan negara mengalami kerugian akibat pajak atas ratusan juta dolar barang ilegal. rupee.

“Komoditas yang diproduksi dalam gugatan tersebut adalah sebanyak 1.805.344 batang rokok dan 2,5 liter rokok beralkohol. Barang-barang tersebut telah ditunjuk oleh Biro Lelang Biro Pelayanan Pertanahan dan Kekayaan Kota Pontianak (KPKNL) untuk dimusnahkan. — Pabean Kalimantan Barat Semua rokok ilegal dimusnahkan, dimusnahkan, dan alkohol dihancurkan dengan cara menghancurkan botol dengan palu. Alasannya- “Pajak konsumsi ilegal atas rokok memiliki beberapa jenis kegiatan ilegal. Pertama, tidak ada stempel pajak konsumsi yang terpasang, dan yang kedua adalah stempel pajak konsumsi bekas, yang artinya tidak membayar Pajak nasional, atau ketiga, ditempelkan stempel pajak konsumsi, tetapi salah. Sepertinya itu pajak konsumsi, tapi tidak. Yang keempat adalah nama yang salah, yaitu, pajak konsumsi diposting tetapi tidak benar. Yang kelima adalah kepribadian yang buruk.化, yaitu, e berafiliasi tetapi menjadi milik perusahaan lain. Dia menjelaskan bahwa semua itu ilegal.

Pemusnahan semacam ini bukan hanya bentuk pemenuhan tarif yang transparan, tetapi juga melalui pengelolaan hukum untuk mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi agar patuh pada regulasi. Bisnis, khususnya kegiatan pajak konsumsi. Pajak konsumsi memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengambil tindakan untuk menghentikan peredaran ilegal produk dalam negeri dan impor di masyarakat di tingkat pengecer.

Selain itu, Suparyanto juga menganjurkan agar masyarakat dan pelaku usaha patuh pada regulasi. Ketentuan jual beli komoditas yang sesuai dengan ketentuan berlaku untuk ketentuan tersebut.

“Kami juga melakukan perusakan semacam ini untuk menginformasikan kepada pelaku niaga agar tidak mendistribusikan atau menjual barang ilegal yang belum membayar pajak konsumsi. Pungkasnya. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live