Kementerian Keuangan memberikan biaya keterlambatan pembayaran untuk pajak konsumsi

TRIBUNNEWS.COM-Wabah Virus Corona (Covid-19) telah melanda seluruh sektor perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC) sebelumnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga keberlangsungan industri, kali ini di bidang pajak konsumsi, pemerintah telah mengendurkan jangka waktu pembayaran akibat Covid-19 yang berdampak pada perluasan pasar. Logistik produk tertunda.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 / PMK.04 / 2020, yang mengatur tentang revisi PMK nomor 57 / PMK.04 / 2017 tentang keterlambatan produsen barang konsumsi. Atau importir membayar pajak konsumsi. Jangka waktu pembayaran pemesanan kaset yang dikenakan pajak konsumsi yang diajukan oleh produsen dari tanggal 9 April hingga 9 Juli 2020 adalah 90 hari, yaitu kurang lebih 3 bulan. Direktur Kepabeanan Internasional dan Lintas Departemen Syarif Hidayat mengatakan melalui kebijakan longgar ini, pihaknya dapat membantu pengelolaan permodalan perseroan agar perseroan dapat terus menjalankan usahanya sendiri, karena keberlanjutan industri mutlak diperlukan untuk mengatasi kendala logistik dan logistik. Sewa untuk menghindari pemecatan (PHK). Bea Cukai berkomitmen untuk terus melayani masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan pengangkutan barang ilegal. Untuk pengguna jasa dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Customs Contact Center di 1500225 atau melalui live web chat di bit.ly/bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live