Membantu masyarakat terdampak Covid-19, Bea Cukai Aceh dan pajak konsumsi dengan bawang merah 24,5 ton

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang terdampak virus Covid-19, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) dan Bea Cukai Daerah (BBKP) Aceh (Kanwil), Bea Cukai Sumatera Utara dan Belawan bekerja sama Koperasi bea cukai menyumbangkan 24,5 ton bawang merah yang diimpor melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Prefektur Aceh Tamiyang.

Dua perwakilan dari pemerintah daerah menerima subsidi di Bea Cukai Belawan yang terletak di Pabean Palawan. Pada Jumat (5/6), hadir pejabat berwenang dan perwakilan TNI dan Polri.

Isnu Irwantoro, Kepala Kantor Wilayah Pabean Aceh, mengatakan sumbangan bawang merah tersebut dikemas dalam 2.722 kantong berisi 9 kg barang bawaan dengan total nilai Rp 167.049.339. Dia menjelaskan, pengiriman bawang merah dari KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd merupakan hasil litigasi yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan impor yang sah, termasuk dokumen (daftar) yang tidak mengisi manifes muatan kapal. Kapal patroli BC 30004 tersebut dilakukan oleh Bea Cukai Patroli Maritim di perairan Aceh Tamiang Air pada Rabu (20/5). Ia mengatakan: “Untuk penyelundupan bawang merah, kerugian negara dari departemen perpajakan diperkirakan mencapai 58,5 juta rupiah.” – Isnu mengatakan dalam bentuk bawang merah ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memberikan bukti bahwa pengujian tersebut telah dilakukan di laboratorium isolasi. Oleh karena itu, dinyatakan tidak terdapat organisme fitosanitari karantina (OPTK) di bidang pertanian, serta timbal (Pb) dan kadmium (Cd) dengan kandungan timbal di bawah batas residu maksimum (BMR).

“Kegiatan subsidi ini merupakan komitmen Pabean Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah. Kantor Pajak Konsumsi, Kantor Pajak Bea dan Konsumsi Daerah Sumatera, Utala, Bea Cukai Belawan dan Balai Karantina Pertanian Belawan menggunakan penegakan hukum. Aset untuk memastikan masyarakat yang kurang mampu bisa memanfaatkannya, terutama yang terkena pandemi Covid-19, ”kata Isnu. -Pasal 102 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 memuat sanksi hukum terhadap orang yang menyelundupkan barang impor, dan menyangkut amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yaitu siapa pun yang mengangkut barang impor tidak ada dalam deklarasi. Tercantum, akan dihukum karena penyelundupan di departemen impor, hukuman minimal satu tahun, hukuman maksimal 10 tahun, denda minimal Rp50 juta, dan maksimal Rp5 miliar. — Melalui sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha dan masyarakat tidak menyelundupkan dan / atau membeli barang selundupan, sebagai cara warga ikut serta dalam upaya melindungi produsen bawang merah dengan melindungi masyarakat dan lingkungan dari penyakit akibat penyakit. Impor tumbuhan, hewan, dan hasil sampingnya, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri dan peningkatan penerimaan bea masuk dan perpajakan nasional. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live