Operasi Gempur 2020, strategi bea cukai memberikan tekanan pada rokok ilegal

TRIBUNNEWS.COM-Guna mengoptimalkan pendapatan nasional sektor barang konsumsi dan mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia sesuai arahan Kementerian Keuangan, pihak bea cukai terus melakukan berbagai upaya dan strategi pemberantasan pencanangan Indonesia pada konferensi “Operasi Gempur 2020”. Melalui online, Selasa (7/7).

Syarif Hidayat, Direktur International and Interdepartmental Customs, menjelaskan dalam tiga tahun terakhir peredaran rokok ilegal di seluruh negeri dan ASEAN menunjukkan tren yang positif. Menurut Survei Rokok Ilegal Nasional yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2018, angka peredaran rokok ilegal di Indonesia adalah 7,0%. Dia menjelaskan. – Survei dilakukan setiap dua tahun sekali dan dilakukan oleh pihak ketiga.Survey dilakukan sejak tahun 2010 untuk menguji tingkat keselamatan / keamanan pajak konsumsi dan mengetahui tingkat peredaran rokok ilegal di seluruh negeri, dan diperkirakan dapat menurun. Pelanggaran industri atas pendapatan. Negara departemen pajak. Mempertimbangkan berakhirnya pandemi Covid-19, penyelidikan lagi terhadap rokok ilegal akan dilakukan tahun ini. Selain itu, Syarif menjelaskan bahwa berbagai peran petugas bea cukai dan pajak konsumsi di seluruh Indonesia sangat penting untuk memerangi arus barang ilegal. Ia mengatakan: “Sosialisasi, pengawasan dan pelayanan merupakan elemen penting, dan akan terus ditekan ke depan untuk terus menekan peredaran rokok ilegal.” Ia mengatakan dalam strategi sosialisasi, pihaknya akan memperkuat penjualan dan distribusi. Risiko, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dengan memperkuat tindakan penegakan hukum di bawah pengawasan, dan meningkatkan pelayanan melalui penyempurnaan regulasi pajak konsumsi. Produk tembakau (DBH CHT) juga akan dimaksimalkan di berbagai daerah untuk mendukung kegiatan terkoordinasi pemberantasan rokok ilegal. Ia menambahkan: “Kampanye melawan rokok ilegal akan dimulai pada Juli dan akan berlangsung hingga akhir 2020.” Selain itu, menurutnya, berbagai tantangan pengawasan akan dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan ini. Selama pandemi Covid-19, kebijakan WFH dan PSBB telah menyebabkan berkurangnya pengawasan fisik, pengurangan anggaran CHT DBH dan perubahannya, yang telah dialihkan ke pengelolaan Covid-19 dan pengurangan rokok legal. Besarnya volume produksi dapat membuat konsumen rokok beralih ke produk ilegal. Untuk mendukung strategi pengawasannya, pihak bea cukai juga bekerja sama dengan berbagai instansi, antara lain pertukaran data / informasi dengan PT PLN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Perpajakan untuk memperkaya data sebagai bahan analisis dan meningkatkan efisiensi pemantauan peredaran rokok ilegal. . Operasi / patroli khusus dengan Polairud juga akan bersinergi. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live