Bea Cukai siap memberikan layanan alat kesehatan impor untuk mencegah Covid-19 lebih mudah

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2020 melalui Kementerian Kesehatan yang mengatur pelonggaran beberapa produk alat kesehatan yang digunakan untuk penanggulangan penyakit virus corona 2019 (Covid-19). ). Sebelumnya, impor alat kesehatan umumnya dibatasi atau diwajibkan memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau izin impor berupa sistem pemasukan khusus (SAS). Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka peralatan medis yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19 yang tercantum dalam peraturan di atas, peralatan medis diagnostik in vitro dan produk perawatan kesehatan rumah telah dilonggarkan, yaitu tidak diperlukan distribusi atau perizinan SAS, dan hanya diperlukan rekomendasi. Pengecualian diizinkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penerbitan peraturan ini sejalan dengan kebijakan Presiden untuk percepatan penanganan Covid-19. Indonesia telah melakukan amandemen terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dari kelompok kerja terkait dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa Covid-19 digunakan untuk percepatan. Penanganan Covid-19. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam kasus eksepsi kepada BNPB, izin untuk mengimpor sistem perdagangan sudah cukup. Pengajuan rekomendasi BNPB dapat dilakukan secara online, Pelamar hanya perlu mengunjungi website resmi INSW http://insw.go.id, kemudian klik menu Aplikasi INSW dan pilih submenu “Emergency Intervention Permit”. Pelamar dapat memilih menu pengajuan saran BNPB. Setelah itu, pemohon dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis lamaran. Kini, calon hanya perlu memantau status pengajuan proposal melalui fungsi tracking program pengajuan proposal BNPB di situs resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan mengeluarkan persetujuan atau penolakan pengajuan proposal. Untuk barang non niaga, apabila usulan diterbitkan oleh BNPB, pemohon menyampaikan usulan BNPB ke Kantor Pabean Utama / Kantor Pabean Daerah atau Penatausahaan Fasilitas Pabean di Pelabuhan Pemasukan untuk pembebasan bea masuk, Cukai dan / atau pajak impor. . Kemudian sesuai ketentuan yang ditetapkan, pihak bea cukai akan mengesahkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. Kemudian, pemohon menyerahkan Formulir Pemberitahuan Pabean (PIB) barang yang diimpor ke pabean tempat pabean berada, serta mencantumkan nomor dan tanggal SKMK serta nomor dan tanggal yang direkomendasikan BNPB sebagai izin pembebasan tata niaga impor. Setelah memenuhi seluruh kewajiban pabean, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Untuk barang niaga, jika proposal dikeluarkan oleh BNPB, pemohon hanya perlu menyerahkan dokumen PIB ke pabean tempat pabean berada dengan mencantumkan nomor dan tanggal pengajuan BNPB untuk produk tersebut sebagai pengecualian sistem. Perdagangan impor. Setelah memenuhi seluruh kewajiban pabean, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan impor barang Covid-19 bisa menghubungi 021-51010112 / 51010117 untuk menghubungi BNPB atau Customs and Customs Contact Center 1500225, atau chat langsung melalui website bit.ly/bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live