Bea Cukai siap memberikan layanan impor alat kesehatan untuk mencegah Covid-19 lebih mudah

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2020 melalui Kementerian Kesehatan. 19). Dahulu, impor alat kesehatan umumnya dibatasi atau diwajibkan memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau izin impor dalam bentuk sistem masuk khusus (SAS). Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka peralatan medis yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19 yang tercantum dalam peraturan di atas, peralatan medis diagnostik in vitro dan produk perawatan kesehatan rumah telah dilonggarkan, sehingga distribusi atau perizinan SAS tidak lagi diperlukan, dan hanya diperlukan saran yang memadai. Pengecualian diizinkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penerbitan aturan ini sejalan dengan kebijakan Presiden untuk mempercepat penanganan Covid-19. Revisi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Indonesia tahun 2020 mengatur Covid-19. Kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam kasus eksepsi kepada BNPB, izin untuk mengimpor sistem perdagangan sudah cukup. Pengajuan rekomendasi BNPB dapat dilakukan secara online, Pelamar hanya perlu mengunjungi website resmi INSW http://insw.go.id, kemudian klik menu Aplikasi INSW dan pilih submenu “Emergency Intervention Permit”. Pelamar dapat memilih menu pengajuan saran BNPB. Setelah itu, pelamar dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis lamaran. Kini, calon hanya perlu memantau status pengajuan proposal melalui fungsi tracking program pengajuan proposal BNPB di situs resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan mengeluarkan persetujuan atau penolakan pengajuan proposal. Untuk barang non niaga, apabila usulan diterbitkan oleh BNPB, pemohon menyampaikan usulan BNPB ke Kantor Pabean Utama / Kantor Pabean Daerah atau Penatausahaan Fasilitas Kepabeanan di Pelabuhan Pemasukan untuk pembebasan bea masuk, cukai dan / atau pajak impor. . Kemudian sesuai ketentuan yang ditetapkan, pihak bea cukai akan mengesahkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor. Kemudian, pemohon menyerahkan Formulir Pemberitahuan Pabean (PIB) barang yang diimpor ke pabean tempat pabean berada, serta mencantumkan nomor dan tanggal SKMK serta nomor dan tanggal yang direkomendasikan BNPB sebagai izin pembebasan tata niaga impor. Setelah memenuhi seluruh kewajiban pabean, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Untuk produk komersial, jika proposal dikeluarkan oleh BNPB, pemohon cukup menyerahkan dokumen PIB ke pabean tempat bea cukai berada dengan mencantumkan nomor dan tanggal pengajuan BNPB untuk produk tersebut sebagai pengecualian sistem. Perdagangan impor. Setelah memenuhi seluruh kewajiban pabean, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang layanan impor barang Covid-19, hubungi 021-51010112 / 51010117 atau hubungi contact center bea cukai 1500225 untuk menghubungi BNPB, atau live chat online melalui bit.ly/bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live