Mendorong perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, China, dan pemerintah akan menekan biaya impor

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020. Hubungan antara pemerintah negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong di Republik Rakyat Cina.

Guna melaksanakan kesepakatan sesuai rencana, Menteri Keuangan menerbitkan “Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 / PMK.010 / 2020, tentang Penetapan Tarif Tarif Impor Berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok” , Dan PMK 80 / PMK.04 / 2020, tentang tata cara pengenaan bea masuk atas barang yang diimpor berdasarkan perjanjian perdagangan bebas. Bursa ASEAN-Hong Kong, Cina. -International and Inter-agency Customs Director Syarif Hidayat Mengu menyatakan bahwa kedua PMK tersebut dirilis sebagai dasar hukum dan pedoman tata cara pemberian tarif preferensial atas barang impor berdasarkan Free Agreement-ASEAN-Bursa Efek Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, Tiongkok. Untuk produk yang diimpor dari negara anggota ASEAN dan Hong Kong, Cina, sesuai dengan “Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN”, aturan asal dan persyaratan lain untuk pemungutan tarif preferensi dijelaskan-Hong Kong, Cina.

PMK 79 / PMK.010 / 2020 dan PMK 80 / PMK.04 / 2020 akan berlaku pada 4 Juli 2020. Kedua peraturan PMK ini berlaku sejak tanggal dokumen pemberitahuan pabean telah memperoleh nomor registrasi dan kantor pabean memenuhi kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan sejak tanggal berlakunya PMK. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live