Membantu masyarakat terdampak Covid-19, Bea Cukai Aceh dan pajak konsumsi dengan 24,5 ton bawang merah

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi masyarakat terdampak virus Covid-19, Bea Cukai Daerah Aceh (Kanwil) dan Balai Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Bea Cukai Sumatera Utara dan Belawan bekerja sama Koperasi bea cukai menyumbangkan 24,5 ton bawang merah yang diimpor melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Prefektur Aceh Tamiyang.

Dua wakil pemerintah daerah menerima subsidi di halaman Pabean Bai Lawan. Pada Jumat (5/6), hadir pejabat berwenang dan perwakilan TNI dan Polri.

Kepala Bea Cukai Kanwil Isnu Ilvatoro Aceh mengatakan, kucai sumbangan itu dikemas dalam 2.722 kantung berisi 9 kg koper dengan total nilai Rp 167.049.339. Dia menjelaskan, Bawang KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd merupakan RUU penyelenggaraan yang tidak memiliki dokumen kepabeanan impor yang sah, termasuk dokumen pengapalan (list). Pada Rabu (20/5), kapal patroli BC 30004 digunakan di Bea Cukai Patroli Maritim Tamiang di perairan Ateh. “Untuk penyelundupan bawang merah, kerugian negara dari departemen perpajakan diperkirakan mencapai 58,5 juta rupiah,” kata A-t-katanya. -Isnu menyatakan telah melakukan uji laboratorium karantina untuk memberikan bukti berupa bawang merah ke wilayah Aceh Tamian dan Aceh Timur. Oleh karena itu, dinyatakan tidak ada organisme fitosanitari karantina (OPTK) di bidang pertanian, serta timbal (Pb) dan kadmium (Cd) dengan kandungan timbal di bawah batas residu maksimum (BMR). Bea Cukai, Pabean Sumatera, Utara, Pabean Belawan, dan Balai Karantina Pertanian Belawan menggunakan barang hasil produksi penegakan hukum sehingga kelompok rentan bisa memanfaatkannya, terutama yang terkena pandemi Covid-19, ”kata Isnu Di atas. -Pasal 102 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang sanksi hukum yang dijatuhkan kepada penyelundup barang impor melalui amandemen Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, yaitu angkutan apapun yang tidak tercantum dalam pernyataan tersebut Barang impor akan dihukum karena penyelundupan di departemen impor.Hukuman minimal satu tahun, pidana maksimal 10 tahun, pidana denda minimal 50 juta rupiah, dan maksimal 5 miliar rupiah. — Melalui sanksi hukum ini, semoga perekonomian Pelaku dan masyarakat tidak akan melakukan tindakan penyelundupan dan / atau pembelian barang selundupan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi produsen bawang merah, melindungi masyarakat dan masyarakat.Penyakit yang disebabkan oleh impor hewan dan tumbuhan beserta hasil sampingnya, serta daya saing industri dalam negeri Memperkuat dan meningkatkan pendapatan nasional dari bea masuk dan departemen perpajakan, yang menyebabkan degradasi lingkungan. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live