Pemerintah mempercepat impor barang dan jasa untuk memerangi COVID-19

TRIBUNEWS.COM-Menyikapi merebaknya Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk pelaksanaan impor barang, dengan tujuan mencegah dan menanggulangi pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pembebasan Covid -19. Atau pajak impor. Selain itu, untuk lebih mempercepat impor barang dan jasa, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur bahwa ketua pokja harus diberi wewenang untuk mempercepat kerja pokja. -19 Pengurus dalam hal ini Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan pengecualian atas izin tata niaga impor. Sejak itu, Bea Cukai Hong Kong dan BNPB telah bekerja sama dengan BNPB untuk merumuskan prosedur operasi standar bernomor 01 / BNPB / 2020, KEP-113 / BC / 2020, yang akan mulai berlaku pada 20 Maret 2020 hingga keadaan darurat selesai. Situasi ditentukan oleh pemerintah . Dalam SOP tersebut, kemudahan pemasukan barang impor dibebaskan dari pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, dan syarat pembebasan dari tata niaga impor adalah sebagai berikut: 1. Importir / penerima (pemohon) membutuhkan BNPB Dibebaskan dari pajak impor, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor, maka BNPB bekerja sama dengan kementerian / lembaga terkait untuk melakukan penelitian terhadap masalah pemohon.

2. Apabila pemohon adalah instansi pemerintah / badan layanan umum (BLU), BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk mengeluarkan rekomendasi komoditas yang terkena ketentuan tata niaga impor sebagai izin pengecualian dari peraturan tata niaga impor . Selain itu, badan pemerintah / BLU akan meneruskan permintaan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor kepada petugas bea cukai / regional di tempat masuk. Menurut peraturan Menteri Keuangan no 171 / PMK.04 / 2019 .— -3. Apabila pemohon merupakan yayasan / lembaga nirlaba (sosial keagamaan), BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk menerbitkan proposal sebagai izin bebas pajak untuk membebaskan peraturan tata niaga impor produk terkait. Pengaturan tata niaga impor dan rekomendasi pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. . Selain itu, yayasan / organisasi nirlaba akan, sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, mentransfer persyaratan untuk pembebasan pajak impor, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor kepada kepala fasilitas kepabeanan di kantor pusat pabean di n ° 70 / PMK.04 / 2012 .– – 4. Jika pemohon adalah orang hukum atau orang hukum swasta, BNPB akan melakukan penelitian untuk menentukan apakah produk yang diimpor adalah nirlaba (non-komersial) atau nirlaba (komersial). Jika tidak komersial, pemohon harus menyerahkan surat kuasa kepada BNPB (negara), atau mengajukan surat kuasa kepada yayasan / organisasi nirlaba

5. Jika surat subsidi dikirim ke BNPB, BNPB akan mengirimkan surat , Mewajibkan pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor kepada Penanggung Jawab Kantor Pabean Utama / Kantor Pabean Daerah, dengan menggunakan Peraturan Perencanaan Kementerian Keuangan Nomor 171 / PMK.04 / 2019. BNPB juga berkoordinasi dengan departemen / lembaga terkait untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai izin pembebasan tata niaga impor barang yang dikecualikan dari tata niaga impor.

6. Pada saat yang bersamaan, dalam hal pemberian penghargaan kepada yayasan / lembaga nirlaba, BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk membuat surat rekomendasi, karena barang yang berlaku untuk tata niaga impor dibebaskan dari impor Izin tata niaga, dan rekomendasi pembebasan pajak dari bea masuk, cukai dan / atau pajak atas nama yayasan / organisasi nirlaba. Kemudian, yayasan / organisasi nirlaba mengirim surat kepada orang yang bertanggung jawab atas fasilitas kepabeanan sesuai dengan Peraturan No. 1 Kementerian Keuangan, meminta pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. ° 70 / PMK.04 / 2012 .

7. Menurut persyaratan dari pihak lain seperti pemerintah / departemen, universitas dan lembaga internasional, selain menggunakan berbagai prosedur yang disebutkan di atas, BNP Paribas juga akan berkoordinasi dengan pemerintah / departemen terkait Keluarkan rekomendasi untuk mengecualikan ketentuan sistem perdagangan impor untuk barang-barang yang terkena dampak peraturan ini. Sistem perdagangan impor.

Dalam hal ini, Kantor Pabean, Administrasi Umum Pabean / Administrasi Pabean dan Biro Pabean akan diproses sesegera mungkinSesuai ketentuan yang ditetapkan, Menteri Keuangan kemudian akan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. Selain itu, instansi pemerintah / BLU atau yayasan / organisasi nirlaba yang memiliki kepercayaan sosial dan agama memerlukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang dapat dilakukan secara mandiri atau oleh Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK) di Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Menentukan. Nomor dan tanggal SKMK untuk mendapat pengecualian. Bea masuk, bea cukai dan / atau pajak impor, serta nomor dan tanggal proposal BNPB, untuk mendapatkan pembebasan dari sistem perdagangan impor, dan mengajukan proposal BNPB ke lokasi pabean untuk mengimpor barang. Setelah semua kewajiban pabean terpenuhi, lembaga pemerintah / BLU atau yayasan / organisasi keagamaan sosial nirlaba akan mendapatkan “Pemberitahuan Biaya Kargo” (SPPB) sebagai dokumen untuk melepaskan barang impor. Non-profit swasta (non-komersial) atau badan hukum atau komersial yang menghasilkan laba (komersial) juga diharuskan untuk melakukan BIP di pabean tempat barang masuk, baik secara individu atau oleh perusahaan manajemen layanan pabean (PPJK). PDRB non-komersial juga harus mencantumkan nomor dan tanggal SKMK agar dibebaskan dari bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, dan mengikutsertakan organisasi keagamaan / nirlaba BNPB atau yayasan sosial sebagai pemilik barang. Selain itu, ia juga harus memasukkan nomor dan tanggal proposal BNPB dalam BIP sebagai lisensi bebas bea untuk sistem perdagangan impor, dan menyerahkan proposal BNPB ke bea cukai tempat barang masuk. -Setelah semua kewajiban pabean telah selesai, badan hukum atau badan hukum swasta akan mendapatkan pemberitahuan rilis kargo (SPPB) sebagai dokumen pelepasan barang impor. Khusus bagi perusahaan non-komersial, perseorangan atau badan hukum swasta wajib menyampaikan kepada BNPB laporan penyelesaian impor komoditas dan pendistribusian / pendistribusian komoditas kepada masyarakat. Untuk menyederhanakan proses layanan, seluruh proses aplikasi, rilis rekomendasi, rilis SKMK dan pengajuan PIB semuanya dapat diselesaikan secara elektronik. Pada saat yang sama, untuk kenyamanan pengawasan, tiga lokasi impor untuk barang impor telah diidentifikasi, yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Prik. Dan bandara. Halim (Halim Perdanakusumah). Bagi mereka yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan gunakan live web chat di Linktr.ee/bravobeacukai atau 081318717002/087776666940, melalui 021-51010112 / 021-51010117 atau hubungi bea cukai BNPB. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live