Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh UGM pada 2019, layanan kepabeanan prima

TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai mengumumkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan 2019 yang dilakukan secara independen oleh Departemen Kepatuhan Internal dan hasil Survei Kepuasan Pengguna Kementerian Keuangan (SKPL) 2019 yang dilakukan oleh Universitas Gajada Mada .— -Bekerja dengan pengguna di 3 departemen dari kantor pusat bea cukai, 20 kantor regional, 3 kantor layanan utama, 104 kantor pelayanan dan pengawasan, dan 3 laboratorium bea cukai. Tingkat kepuasan layanan adalah 4,21, meningkat 4 dari tahun sebelumnya 02. — -Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan juga meneruskan hasil SKPL Kementerian Keuangan. Sebagai referensi, Agus mengatakan pada 2019, kinerja bea cukai sangat baik dari sisi penyedia layanan dan pegawai negeri, dengan indeks kepuasan total 4,61 inci.

Investigasi pabean dilakukan di enam kota besar termasuk Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. -Pada saat yang sama, investigasi dilakukan pada penyelesaian barang impor (MITA), layanan pemesanan pita pajak konsumsi, layanan dokumen impor dan perdagangan bebas bea cukai di daerah bea cukai, dan 11 aspek peraturan bea cukai terlibat. “Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil”, yang mencakup akses terbuka / nyaman ke informasi, informasi layanan, kepatuhan prosedural dalam kondisi yang ditentukan, sikap karyawan, kemampuan dan keterampilan karyawan, lingkungan pendukung, waktu untuk mendapatkan layanan, realisasi layanan, menurut yang ditetapkan Aturan / ketentuan untuk membayar biaya, denda / denda karena pelanggaran peraturan layanan, dan keamanan lingkungan dan layanan.

Argus mengatakan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga merupakan wujud dari disahkannya Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. “Oleh karena itu, hasil harus memberikan gambaran tentang derajat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan. Meningkatkan kinerja pelayanan publik. “

Sejak reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2007, Bea Cukai telah menjadi bagian dari Kementerian Keuangan dan telah melaksanakan evaluasi kinerja melalui Balanced Scorecard (BSC). Dalam reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik, kinerja BSC menjadi sangat penting.

Namun, masih perlu untuk menilai dampak sebenarnya dari penggunaan layanan bea cukai terhadap masyarakat. Pada akhirnya kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan kepabeanan menjadi tolak ukur yang harus diperhatikan guna mengidentifikasi kekurangannya dan terus ditingkatkan. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live