Pemerintah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2020 (atas persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia).

Tujuannya adalah untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan Australia, dan mempromosikan pengembangan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan internasional.

Sesuai dengan metode yang telah disepakati dalam Economic Partnership Agreement, telah disusun rencana penurunan tarif untuk Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Australia. Untuk menerapkan peraturan ini, Departemen Keuangan telah mengeluarkan peraturan tambahan tentang penentuan tarif impor dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 / PMK.010 / 2020. Perjanjian dan nomor PMK 82 / PMK.04 / 2020 tentang prosedur pengenaan bea masuk atas barang-barang impor berdasarkan “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia”.

Direktur Bea Cukai Internasional dan Antar-lembaga, Syarif Hidayat mengungkapkan dalam perjanjian kemitraan Setelah mendapat persetujuan, diterbitkan PMK sebagai dasar hukum dan pedoman tata cara pemberian tarif preferensi.

“PMK telah membuat beberapa peraturan, termasuk prosedur lain untuk mengenakan preferensi tarif pada harga barang impor yang diimpor dari Australia dan tingkat kuota khusus 16 kode HS untuk barang yang diimpor dari Australia,” kata Syarif.

Ekonomi global Indonesia-Australia. Peraturan PMK berlaku untuk barang impor dengan dokumen pemberitahuan pabean atau barang yang berasal dari daerah pabean, yang dokumen pemberitahuan pabeannya memasukkan barang ke dalam gudang berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sejak PMK berlaku, atau telah diperoleh kawasan ekonomi khusus. Hukum Kepabeanan menentukan nomor registrasi dan tanggal pabean yang memenuhi kewajiban pabean.

PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020 akan mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact center Bea Cukai 1500225 atau chat online melalui .ly / bravobc secara real time. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live