Bea Cukai Aceh membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan menyumbang 24,5 ton bawang merah

TRIBUNNEWS.COM-Untuk membantu meringankan perekonomian orang-orang yang terkena dampak epidemi Covid-19, Kantor Bea Cukai Daerah di Aceh (Dinasville) bekerja sama dengan Pusat Karantina Pertanian Belawan (BBKP) Belawan, Bea Cukai Daerah Sumatera Utara dan Bea Cukai Belawan ke Asia Timur Pemerintah daerah Provinsi Qi dan Aceh Tamiang mengimpor 24,5 ton daun bawang.

Kedua perwakilan pemerintah daerah menerima subsidi di halaman Pabean Belawan, otoritas yang kompeten dan perwakilan TNI dan Polri, Jumat (5/6). -Isnu Ilvatoro, kepala fasilitas di Kantor Pabean Wilayah Aceh, mengatakan bahwa kucai yang disumbangkan dikemas dalam 2.722 kantong 9 kg, dengan nilai total Rs 167.049.339. Dia menjelaskan bahwa Bawang ex KM Rajawali GT 15 104 / QQd adalah tindakan implementasi dan tidak dilengkapi dengan dokumen bea cukai impor yang valid, termasuk tidak ada dokumen pengiriman yang menyertainya (daftar).

Berhasil dieksekusi, Mercredi (5/20) menggunakan kapal patroli BC 30004 untuk berlayar di perairan Air Masin Aceh Tamiang dari Customs Maritime Patrol. Dia mengatakan: “Untuk kegiatan penyelundupan ini, negara memperkirakan bahwa kerugian yang diderita oleh departemen perpajakan adalah 58,5 juta rupiah.” Isnu mengatakan bahwa dalam bentuk bawang merah menyumbangkan bukti untuk Kabupaten Aceh Tami dan Pemerintah Timur. Ini telah diuji di laboratorium yang terisolasi. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa tidak ada hama karantina (OPTK) yang menyebabkan gangguan tanaman di pertanian, dan kandungan timbal lebih rendah dari batas residu maksimum (BMR) timbal (Cb) dan kadmium (Cd).

“Kegiatan hibah ini adalah komitmen oleh Bea Cukai Daerah Aceh, Bea Cukai Daerah Sumatera Utara, Bea Cukai Belawan dan Pusat Karantina Pertanian Belawan untuk menggunakan produk-produk Kejaksaan untuk digunakan oleh orang-orang yang kurang beruntung, terutama mereka yang kurang beruntung. Orang-orang yang terkena dampak kelompok itu. Pandemi Covid-19, “kata Isnu.

Menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan penyelundupan barang impor. Mengenai amandemen Undang-Undang Indonesia No. 10 tahun 1995, sesuai dengan Pasal 102 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, yaitu, siapa pun yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam daftar dihukum karena penyelundupan di tempat kejadian. Hukuman minimum untuk barang impor adalah satu tahun, hukuman maksimum adalah 10 tahun, denda minimum adalah Rp50 juta dan maksimum adalah Rp5 miliar. — Menurut undang-undang sanksi ini, diharapkan para pelaku komersial dan masyarakat tidak akan mengambil tindakan penyelundupan dan / atau membeli barang selundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam rangka melindungi produsen bawang merah dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari penyakit. Dengan mengimpor tanaman, hewan dan produk sampingan, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan nasional yang dibawa oleh tarif impor dan pajak. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live