Bea Cukai Aceh membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan menyumbang 24,5 ton bawang merah

TRIBUNNEWS.COM-Untuk membantu mengurangi ekonomi orang-orang yang terkena dampak Covid-19, Kantor Bea Cukai Daerah di Aceh (Dinasville) bekerja sama dengan Pusat Karantina Pertanian Belawan di Belawan (BBKP), Kantor Bea Cukai Daerah Sumatera Utara. Kantor Bea Cukai Belawan mengekspor 24,5 ton kucai yang diimpor melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Negara Bagian Aceh Tamiyan

Dua perwakilan pemerintah daerah berada di Pabean Belawan Subsidi diterima pada halaman, dan pada hari Jumat (5/6), otoritas yang kompeten dan perwakilan dari TNI dan Polri menghadiri pertemuan tersebut. -Isnu Ivantoro, kepala Kantor Bea Cukai Daerah Aceh, mengatakan bahwa kucai yang disumbangkan dikemas dalam 2.722 kantong masing-masing 9 kg, dengan nilai total 167.049.339 rupee. Dia menjelaskan bahwa Bawang eks KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd adalah tindakan penegakan tanpa dokumen pabean impor yang valid, termasuk tidak ada dokumen pengiriman (daftar).

Berhasil diimplementasikan oleh Tim Patroli Bahari Bea Cukai Mercredi (5/20) menggunakan Patroli BC 30004 di perairan Aceh Tamiang Air. Dia mengatakan: “Untuk kegiatan penyelundupan ini, diperkirakan bahwa negara ini telah menderita kerugian 58,5 juta rupiah dari departemen perpajakan.” – Isnu mengatakan bahwa bukti sumbangan dalam bentuk bawang hijau di Kabupaten Aceh Tami dan pemerintah Aceh Timur menunjukkan bahwa Ini telah diuji di laboratorium yang terisolasi. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa tidak ada hama karantina (OPTK) yang menyebabkan gangguan tanaman di pertanian, dan kandungan timbal lebih rendah dari batas residu maksimum (BMR) timbal (Cb) dan kadmium (Cd).

“Kegiatan hibah ini adalah komitmen Bea Cukai Daerah Aceh, Bea Cukai Daerah Sumatera Utara, Bea Cukai Belawan dan Pusat Karantina Pertanian Belawan untuk menyediakan produk yang digunakan oleh jaksa kepada kelompok-kelompok rentan, terutama mereka yang terkena dampak Orang-orang yang terkena dampak kelompok itu. Pandemi Covid-19, “kata Isnu.

Menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan penyelundupan barang impor. Mengenai amandemen Undang-Undang Indonesia No. 10 tahun 1995, sesuai dengan Pasal 102 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, siapa pun yang mengimpor barang yang tidak tercantum dalam daftar pengangkutan dihukum karena penyelundupan impor. , Hukuman minimum satu tahun, hukuman maksimal 10 tahun, denda minimum Rp50 juta, dan maksimal Rp5 miliar. — Menurut undang-undang sanksi ini, diharapkan para pelaku bisnis dan masyarakat tidak akan mengambil tindakan penyelundupan dan / atau membeli barang selundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam rangka melindungi produsen bawang merah dan melindungi masyarakat dan lingkungan dari penyakit. Dengan mengimpor hewan, tanaman dan produk sampingan, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan nasional dari tarif impor dan pajak. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live