Kementerian Keuangan menyetujui penundaan pembayaran pajak konsumsi

TRIBUNNEWS.COM-Wabah Virus Corona (Covid-19) telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC), telah mengumumkan berbagai kebijakan sebelumnya untuk menjaga keberlanjutan industri ini, kali ini di bidang pajak konsumsi. Pemerintah akan bersantai kemudian karena keterlambatan produk kena pajak di pasar karena Co 19 Pembayaran yang disebabkan oleh logistik negara

— Ketentuan ini termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30 / PMK.04 / 2020, yang melibatkan amandemen PMK No. 57 / PMK.04 / 2017, dan melibatkan penundaan Pajak konsumsi untuk pengusaha pabrik atau importir barang-barang konsumsi yang menerapkan penggantian melalui pita. Periode pembayaran untuk pesanan pita GST yang diajukan oleh kontraktor pabrik dari 9 April hingga 9 Juli 2020 adalah 90 hari atau sekitar 3 bulan. Direktur bea cukai internasional dan lintas departemen Syarif Hidayat mengatakan bahwa melalui kebijakan longgar ini, arus kas perusahaan dapat dibantu, sehingga perusahaan dapat terus menjalankan bisnisnya sendiri, karena keberlanjutan industri sangat penting untuk mengatasi hambatan logistik dan menyerap tenaga kerja untuk menghindari PHK. . Bea cukai berkomitmen untuk terus melayani masyarakat 24/7 dan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari intrusi barang berbahaya dan transportasi barang ilegal. Untuk pengguna layanan dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Pusat Kontak Pabean di 1500225 atau melakukan obrolan web waktu nyata melalui bit.ly/bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live