Pemerintah menyetujui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Untuk memperkuat kemitraan ekonomi global antara Indonesia dan Australia. Mempromosikan pembangunan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan internasional. -Rencana pengurangan tarif dari “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia” dirumuskan sesuai dengan metode yang disepakati dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi. Untuk menerapkan peraturan ini, Departemen Keuangan mengeluarkan peraturan lain tentang penentuan tarif impor dalam kerangka ekonomi komprehensif Indonesia-Australia dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 / PMK.010 / 2020. Perjanjian Kemitraan dan PMK nomor 82 / PMK.04 / 2020 tentang prosedur untuk mengenakan tarif impor untuk barang-barang impor berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Syarif Hidayat International dan Direktur Bea Cukai Antar-Lembaga, dia mengatakan bahwa PMK telah diterbitkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan tarif preferensial untuk menyetujui perjanjian. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

“PMK telah membuat banyak peraturan, termasuk prosedur lain untuk memungut tarif. Tarif preferensial dikenakan pada barang impor dari Australia dan tarif kuota tarif khusus 16 HS Syarif mengatakan:” Kode komoditas yang diimpor dari Australia.

Ekonomi Indonesia-Australia secara keseluruhan

Peraturan PMK berlaku untuk barang-barang impor yang diimpor dari dokumen deklarasi pabean atau barang-barang yang berasal dari daerah pabean Dokumen-dokumen deklarasi pabean mengimpor barang-barang ke gudang berikat, zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sejak PMK diberlakukan, nomor atau tanggal pendaftaran telah diperoleh dari kantor pabean yang memenuhi kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pabean.

PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020 akan mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Untuk pengguna layanan yang membutuhkan informasi lebih lanjut, mereka dapat menghubungi kontak pabean 1500225 atau melalui chat online.ly/bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live