Kantor Pabean Daerah Kepulauan Riau memperkenalkan kinerja kuartal pertama tahun 2020

TRIBUNNEWS.COM – Sebagai transparansi manajemen keuangan publik, Kantor Pabean Daerah Istimewa Kepulauan Riau mengajukan laporan tentang kinerja kuartal pertama 2020 Rabu lalu (04/08). Termasuk pencapaian pendapatan, analisis tren dan pengawasan Kantor Pajak Konsumsi Khusus di wilayah Kepulauan Riau. Dan pajak impor (PDRI). “Pada kuartal pertama tahun fiskal 2020, pendapatan pemerintah kami mencapai 711 miliar rupee,” kata Agus Yulianto, kepala Kantor Pabean Khusus Kepulauan Riau. Pajak konsumsi adalah Rs 243 crore, PPN adalah Rs 474 crore, pajak bisnis mewah (PPNBM) adalah Rs 7,9 juta, Pajak penghasilan impor (PPh) adalah Rs 125 miliar, Pajak penghasilan ekspor (PPh) adalah Rs 850 crore, PP PPN 65 miliar rupee. Di Argus, nilai mata uang ekspor pada kuartal pertama 2020 adalah US $ 495 juta, yang lebih rendah dari mata uang impor senilai US $ 507 juta, yang berarti bahwa neraca perdagangan mengalami defisit US $ 11 juta. Ekspor komoditas terbesar adalah gas alam, yang nilai tukarnya adalah US $ 336 juta. Perusahaan Pertamina, Medco E&P Natuna LTD dan Premier Oil Natuna Sea BV diekspor sebagai minyak mentah ke wilayah Riau, dengan nilai mata uang 443 juta dolar AS, dan Timah Tbk mengekspor timah. “Mata uangnya bernilai US $ 35 juta, dan kelapa yang diekspor oleh Saricotama Indonesia bernilai US $ 915.000,” katanya.

Dalam hal pengawasan, pada tahun fiskal 2019, Agus terus menerapkan pajak konsumsi khusus kantor regional Kepulauan Riau, 100 barang mencapai nilai 166 miliar rupee, yang dapat menyebabkan kerugian nasional 175 miliar rupee.

“Pada kuartal pertama tahun fiskal 2020, kami melakukan 23 tindakan. Satu tindakan yang berhasil dihentikan oleh Kantor Pajak Konsumsi Khusus Wilayah Kepulauan Riau adalah penyelundupan 26 kg metamfetamin. Untuk berbagai pelanggaran Total potensi kerugian yang disebabkan oleh negara untuk berbagai produk adalah 56 miliar rupiah, seperti furnitur, minyak mentah, pelumas dan bahan bakar, kendaraan (apakah kendaraan bermotor digunakan), suku cadang dan aksesori kendaraan, psiko-narkotika dan produk prekursor (MPN) , Produk tembakau, minuman beralkohol, pemeras dan berbagai produk lainnya yang melanggar undang-undang bea cukai dan pajak konsumsi, “pungkasnya.

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live