Sinergi antara bea cukai dan TNI AL untuk memperkuat penegakan hukum maritim

TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai dan TNI AL menandatangani kesepakatan kerja sama pada Kamis (07/09). Sinergi kedua lembaga penegak hukum ini bukanlah yang pertama kali, Bea Cukai dan Bea Cukai menandatangani perjanjian kerja sama untuk meminjam dan menggunakan senapan mesin berat 12,7 mm. Kerja sama ini membuktikan bahwa pihak bea cukai dan angkatan laut memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kedaulatan, penegakan hukum dan keamanan finansial perairan Indonesia.

Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, Direktur Penegakan Hukum dan Penyidikan, mengungkapkan pinjaman SMB 12,7 mm yang diberikan TNI AL merupakan salah satu langkah bea cukai untuk kapal pabean bersenjata dan patroli konsumen, dengan tujuan untuk memperoleh wilayah laut dari Indonesia.

“Meski begitu, senjata resmi bukanlah alat utama, tapi pilihan terakhir untuk menghentikannya. Wijayanta berkata:” Kapal penyelundup hanya boleh digunakan ketika Wijayanta sangat membutuhkan pertahanan diri. Wijayanta menambahkan, misi maritim berisiko tinggi. “Biasanya petugas patroli bea dan cukai di perbatasan laut memiliki ketahanan fisik terhadap mafia penyelundupan dan ngotot ke negara tetangga kita. “

Misi berisiko tinggi berusaha untuk memastikan keamanan bea cukai dan kapal patroli dalam pengawasan penyelundupan dan aspek lainnya. Saat melakukan tugas mereka, mereka perlu mendukung peralatan pertahanan yang andal dan senjata yang berkualitas.

” Karena SMB berukuran 12,7 mm, Adat istiadat tidak ingin menunjukkan penindasan dan arogansi, tetapi dapat membantu melindungi perbatasan, menerapkan hukum dan berpartisipasi di dalamnya untuk menjaga kedaulatan nasional “, tegas Wijayanta. -Customs menyadari bahwa sinergi antara aparat penegak hukum adalah maritim Kondisi yang diperlukan untuk penegakan hukum. Setiap instansi yang berwenang untuk menegakkan hukum menjalankan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan peraturan. -Misalnya, bea cukai wajib menegakkan hukum di laut sebagai pengaman finansial atau sebagai bagian dari potensi penerimaan negara, dan Angkatan Laut Memiliki salah satu tugas melaksanakan hukum dan menjaga keamanan maritim di bidang pertahanan negara.Lingkup yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disetujui. -Sejarah menunjukkan bahwa sejak kepabeanan masih menjadi satu kesatuan, maka sinergi antara adat dan TNI. Sudah lama eksis, Hindia Belanda ditetapkan sebagai Kantor Bea dan Cukai hingga tanggal 1 Oktober 1946. Kerja sama bea dan cukai TNI dan instansi lain, bea cukai merupakan instansi pertama yang memiliki kapal patroli laut selain TNI AL yaitu Terdapat 3 kapal patroli pada tahun 1953, dan kapal patroli tersebut ikut serta dalam operasi militer untuk mendukung operasi ABRI. Misalnya pasukan ABRI mendarat di Pekanbaru dengan tujuan untuk menekan PRRI / Permesta, pemberantasan Tumpas DI / TII / Sulawesi’s Kahar Muzakar, Dwikora / Operasi Intelijen dan tugas-tugas lainnya selama konfrontasi dengan Malaysia dan operasi Seroja di Timor Timur. -Wijayanta mengungkapkan, pihak bea cukai berharap sinergi dengan TNI dapat terus berjalan dengan baik sehingga bea dan cukai dapat dijadikan sebagai patroli fiskal. Hak untuk mencegah masuknya barang berbahaya dapat memainkan peran terbaiknya. ”(*

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live