Tindakan keras bea cukai dan cukai telah mengamankan ratusan ribu rokok ilegal di empat provinsi

TRIBUNNEWS.COM-Guna menghentikan peredaran rokok ilegal, pihak bea cukai terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pemberantasan rokok ilegal. Operasi tersebut dilakukan di seluruh kawasan pengawasan bea cukai dan pajak konsumsi di Indonesia dan berhasil menghentikan peredaran rokok ilegal.

Safuadi, Kepala Kantor Pabean Aceh, mengungkapkan operasi dimulai dari Juli hingga Agustus 2020. Pabean Aceh berhasil menyita 43.000 batang rokok ilegal.

“Nilai penuntutan diperkirakan 75.817.100 rupee, dan potensi kerugian 30.792.827 rupee,” ujarnya. Guna menertibkan rokok ilegal, kali ini Dinas Pajak Bea dan Konsumsi Daerah Aceh menambah jumlah penuntutan. Rokok ilegal sepanjang tahun 2020. Hingga Agustus 2020, menurut catatan, Pabean Aceh telah menyita 20.037.502 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai komoditas Rp 20.338.064.530. Potensi kerugian negara dari Departemen Pajak adalah Rp 9.417.625.940. . -Safuadi menambahkan: ‚ÄúDengan diberlakukannya tindakan anti tembakau ilegal diharapkan para pengusaha di bidang pajak konsumsi khususnya rokok, dan kepatuhan masyarakat, kesadaran dan edukasi terhadap pengusaha rokok ilegal akan semakin meningkat. Ukuran vape, yang akan melanggar peraturan departemen pajak konsumen.

“Nilai barang hasil gugatan mencapai Rp 231.342.740, dan potensi kerugian Rp 91.590.034. Pabean Bali dan Bea Cukai Nusa Tenggara menyatakan:” Selain represi bea cukai dan pajak konsumsi melalui operasi Gempur Upaya pencapaian target 3% rokok ilegal pada tahun 2020 ini juga dalam bentuk membujuk masyarakat dan pelaku ekonomi melalui edukasi pengelolaan pajak konsumsi dan sosialisasi komoditas kena pajak konsumsi ilegal. -Harap melalui upaya ini, jika masyarakat menemukan rokok / produk konsumen ilegal di daerah tersebut, mereka semakin sadar bahwa mereka tidak akan lagi mengkonsumsi rokok ile gal dan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada bea dan cukai. Artidiatun Adji dari University of Madagascar menemukan bahwa pemberantasan rokok / produk konsumen (BKC) ilegal dapat meningkatkan pendapatan pemerintah di sektor barang konsumsi.

Memang, potensi barang konsumsi yang sebelumnya hilang sudah berkurang akibat berkurangnya jumlah rokok ilegal, karena sebagian besar rokok kini sudah dibebani cukai.

Selain secara langsung meningkatkan penerimaan pajak konsumsi pemerintah pusat, hal ini secara tidak langsung akan menguntungkan pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian penerimaan pajak konsumsi yang dipungut oleh pemerintah pusat akan dikembalikan ke pemerintah daerah (penyaluran) dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH-CHT). -Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 13 / PMK.07 / 2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut Provinsi / Daerah / Kota Tahun Anggaran 2020, Provinsi Bali menerima Rp 9.215 Miliar dari DBH-CHT, NTB Alokasi provinsi sebesar Rp359.966. Miliar dan Rp 7,824 miliar di Provinsi NTT. DBH-CHT dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan fasilitas umum dan lingkungan sosial, pembangunan industri, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas produsen tembakau. Jadi ini cocok dengan slogan “Konsumsi untuk kita”, “Sulaiman menyimpulkan. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live