Pemerintah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (atas persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia). Indonesia dan Australia, serta melalui kerjasama perdagangan internasional untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam “Economic Partnership Agreement”, rencana penurunan tarif impor untuk “Comprehensive Economic Partnership Agreement” Indonesia-Australia telah dirumuskan.

Untuk melaksanakan peraturan ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 / PMK.010 / 2020, yang meliputi penetapan bea masuk dan PMK 82 / PMK.04 sesuai dengan “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia”. / Mengenai tata cara pengenaan tarif impor atas barang impor sesuai dengan “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” pada tahun 2020, Syarif Hidayat, Kepala Badan Bea Cukai Internasional dan Antar Lembaga, mengungkapkan bahwa PMK telah diterbitkan sebagai landasan hukum dan pedoman. Elemen prosedural pemberian tarif preferensi setelah mendapat persetujuan dari Organisasi Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Syarif mengatakan: “PMK mengawasi beberapa hal, antara lain tata cara pengenaan tarif preferensial pada ikan bass yang diimpor dari Australia, dan tarif kuota khusus 16 kode HS untuk barang yang diimpor dari Australia. Pengenaan tarif impor. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor sesuai dengan “Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia” .- Peraturan PMK berlaku untuk barang impor dalam dokumen bea cukai atau bea cukai selain dokumen bea cukai Barang dari daerah produksi masuk ke gudang berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau mempunyai masalah ekonomi khusus.Sejak berlakunya PMK ini, telah diperoleh nomor pendaftaran dan tanggal pabean yang memenuhi kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan hukum kepabeanan. – –Dari 5 Juli 2020, PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020.Untuk pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi pusat kontak bea cukai 1500225 atau hubungi melalui live chat. situs ly / bravobc. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live