Hasil survei kepuasan masyarakat UGM tahun 2019 menunjukkan bahwa pelayanan kepabeanan sangat baik

TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan telah merilis hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 secara independen yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pengguna (SKPL) Departemen Jasa Keuangan 2019 yang dipimpin oleh Universitas Gadjah Mada. — Pelayanan SKPJ dan pengguna pabean dilakukan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 biro supervisi dan pelayanan, dan 3 pusat laboratorium kepabeanan Administrasi Umum Kepabeanan, dengan tingkat kepuasan 4,21. Tahun sebelumnya adalah 4,02.

Agus Hermawan, Direktur Kepatuhan Internal, juga meneruskan hasil SKPL Kementerian Keuangan.

“Sebagai unit kerja internal Kementerian Keuangan, Kepabeanan, dalam rangka terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dan merubah pengelolaan budaya organisasi berorientasi pelayanan, Bea Cukai menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2019 dan mengumumkan bahwa perusahaan telah Kinerja penyedia layanan dan PNS secara umum memuaskan, dengan indeks kepuasan keseluruhan 4,61 inci.

Survei yang dilakukan di bea cukai dilakukan di enam kota besar, antara lain Batam, Medan, Jakarta, dan Surabaya. Makassar dan Balikpapan

— Bersamaan dengan itu juga akan membahas aspek-aspek terkait layanan penyelesaian impor barang (MITA), layanan pemesanan pita barang, layanan dokumen impor dan notifikasi zona perdagangan bebas, serta aspek-aspek terkait 11 layanan. Penyelidikan dilakukan. Aspek-aspek yang diatur dalam “UU Pegawai Negeri Sipil” meliputi keterbukaan / kemudahan informasi, informasi layanan, kepatuhan terhadap prosedur dengan pengaturan yang ditentukan, sikap karyawan, kapabilitas dan keterampilan karyawan, lingkungan yang mendukung, akses ke layanan, lead time. Menggunakan jasa, membayar retribusi sesuai aturan / ketentuan yang ditetapkan, sanksi / denda atas pelanggaran peraturan pelayanan, serta keselamatan dan pelayanan lingkungan.

Agus mengatakan bahwa pelaksanaan “survei kepuasan masyarakat juga merupakan tugas UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil harus memberikan wawasan tentang pengukuran level. Peningkatan kepuasan pengguna jasa dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) untuk evaluasi kinerja sejak reformasi birokrasi tahun 2007. Evaluasi kinerja dengan BSC sangat penting untuk reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik. .

Namun, masih perlu menggunakan layanan bea cukai dan pajak konsumsi untuk menilai dampak yang sebenarnya bagi masyarakat. Dalam analisis akhir, kepuasan pengguna layanan dengan layanan bea cukai dan pajak konsumsi adalah sebuah standar, dan Anda dapat mempertimbangkan untuk mengidentifikasi konten yang hilang dan terus meningkatkannya. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live