Bea Cukai Kuala Lumpur menyumbangkan 16.000 masker kepada Kelompok Kerja Covid-19 Sumatera Utara

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus bekerja keras dan bahu membahu mengantarkan barang untuk pengobatan pandemi virus Corona 2019 (Covid-19). – Kali ini, Administrasi Umum Bea Cukai dan Dinas Pajak Konsumsi menyumbang 16.000 di Guananam Masker bedah menjadi beberapa kelompok. Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) adalah membantu mencegah penyebaran virus corona. Adat guanamu menjadi milik nasional. – “Masker sumbangan tersebut merupakan bagian dari produk hukum Bea Cukai Kuala Namu. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2020 berlaku, pemilik tidak mendukung atau tidak dapat memenuhi ketentuan perizinan impor,” Elfi Harris (Elfi Haris) mengatakan, Selasa (6/6/2020), bantuan diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di sekretariat pokja. Guna memperlancar sanksi di provinsi tersebut, Komisioner Bea Cukai Sumut Elfi Haris (Elfi Haris) didampingi oleh Komisioner Bea Cukai Sumut Elfi Haris didampingi oleh Komisioner Bea Cukai wilayah Oza Olavia di wilayah Sumatera Utara. Edy juga menjabat sebagai ketua Covid-19 Accelerated Management Working Group di Sumatera Utara.

PMK terbaru mengatur bahwa “pemberian bea dan / atau tarif serta pengenaan pajak atas barang impor” digunakan untuk menanggulangi Pandemi Virus Corona (Covid-19) tahun 2019. Sebelumnya, properti milik negara telah mendapat persetujuan dari Biro Layanan Nasional dan Lelang Medan.

Selain itu, Elfi Haris menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mendorong kegiatan impor melalui PMK yang memberikan peluang bagi semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perseorangan, badan hukum, dan badan hukum) Melalui pelayanan kepabeanan dan perpajakan untuk mendapatkan barang impor guna mencegah wabah Covid -19 sangat bermanfaat untuk menyediakan barang guna memenuhi kebutuhan negara. 73 produk diberikan kepada PMK “, tambah Elfi Haris. Fasilitas yang diberikan antara lain pembebasan pajak impor dan / atau konsumsi, bebas PPN atau PPN dan PPnBM, serta pembebasan PPh ke-22 atas barang impor untuk pengelolaan. Pandemi Covid-19 untuk tujuan komersial daripada komersial. Metode pengajuan permintaan dapat diajukan secara elektronik melalui portal INSW atau secara tertulis ke Administrasi Umum Bea Cukai tempat kargo masuk. Nilai kargo impor dan bagasi penumpang tidak melebihi 500 FOB dolar AS, tidak diperlukan aplikasi. Impor yang mendapat fasilitas ini tunduk pada ketentuan sistem perdagangan impor. Oleh karena itu, untuk kemudahan cukup melampirkan surat rekomendasi untuk membebaskan perdagangan impor dari sistem penanggulangan bencana (BNPB) dari otoritas perdagangan nasional. Sistem. Impor atau pengeluaran barang. Namun, apabila barang yang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh kementerian terkait dan / atau sistem perdagangan BNPB, tidak diperlukan surat rekomendasi. Jangka waktu penanganan pandemi Covid-19 ditetapkan oleh BNPB. Semoga peraturan baru ini Hal tersebut akan memudahkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan impor khususnya barang-barang dalam penanggulangan Covid-19. Syarat lengkapnya tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2020. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live