Sinergi antara bea cukai dan TNI AL untuk memperkuat penegakan hukum maritim

TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan TNI AL pada Kamis (07/09). Sinergi antara aparat penegak hukum kedua negara bukanlah yang pertama kali, pihak bea cukai dan pihak bea cukai telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk meminjam dan menggunakan senapan mesin berat 12,7 mm. Kerja sama ini membuktikan bahwa pihak bea cukai dan angkatan laut berkomitmen kuat untuk menjaga kedaulatan, penegakan hukum, dan keamanan finansial wilayah maritim Indonesia. Angkatan laut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak bea cukai untuk memperkuat angkatan bersenjata armada patroli laut bea cukai, dengan tujuan untuk menjamin keamanan wilayah laut Indonesia.

“Meski begitu, senjata dinas bukanlah cara utama untuk menghentikan navigasi maritim Indonesia, tapi cara terakhir. Wijayanta mengatakan:“ Kapal selundupan mungkin akan segera dipertahankan oleh Wijayanta.

Wijayanta menambahkan bahwa resiko menjalankan misi di laut cukup tinggi. ”Patroli bea dan cukai di perbatasan laut biasanya menghadapi perlawanan fisik dari mafia penyelundup. Petugas patroli milik negara tetangga kita. “-Misi berisiko tinggi bekerja keras untuk memastikan keamanan petugas bea cukai dan patroli dalam memantau barang selundupan dan melakukan tugas-tugas lainnya. Penting untuk menyediakan alutsista yang andal dan berkualitas. Melindungi perbatasan, menegakkan hukum dan berpartisipasi dalam perlindungan kedaulatan negara. “Kata Vijayatan. -Customs mengakui bahwa sinergi antara aparat penegak hukum diperlukan untuk menegakkan hukum maritim. Setiap lembaga yang memiliki kekuatan penegakan hukum harus menjalankan tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan hukum.

Misalnya, bea cukai diwajibkan untuk menegakkan hukum di laut dalam keamanan finansial atau keadaan potensial. Untuk penerimaan fiskal negara, salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan hukum di bidang pertahanan negara dan menjaga keamanan wilayah maritim di bawah yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah dipatuhi. -Sejarah menunjukkan bahwa sinergi antara adat istiadat dan TNI telah terjalin sejak lama sejak adat masih menjadi institusi. Hindia Belanda ditetapkan sebagai kantor bea dan cukai hingga 1 Oktober 1946. Kerja sama bea cukai dengan TNI dan instansi lainnya, bea cukai merupakan instansi pertama yang memiliki kapal patroli laut selain TNI AL, yaitu terdapat 3 kapal patroli pada tahun 1953, dan kapal patroli tersebut ikut serta dalam operasi militer mendukung operasi ABRI, misalnya pasukan ABRI di Utara Mendarat di Ganbaru untuk mengalahkan PRRI / Permesta, eliminasi Tumpas DI / TII / Kahar Muzakar Sulawesi, operasi Dwikora / Intelijen dan misi lainnya selama konfrontasi dengan Malaysia dan operasi Seroja Timor Timur. -Wijayanta mengungkapkan, pihak bea cukai berharap sinergi dengan TNI terus efektif. Sebagai unit patroli pajak, dapat memainkan peran terbaiknya dalam mencegah masuknya barang berbahaya. “(*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live