Bea Cukai Kuala Lumpur menyumbangkan 16.000 masker kepada Kelompok Kerja Covid-19 Sumatera Utara

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus bekerja keras dan bahu membahu mengantarkan barang untuk pengobatan pandemi virus Corona tahun 2019 (Covid-19). – Kali ini, Administrasi Umum Bea Cukai dan Dinas Pajak Konsumsi menyumbang 16.000 di Guananam Masker bedah menjadi beberapa kelompok. Tugas percepatan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) adalah membantu mencegah penyebaran virus corona. – “Masker sumbangan tersebut merupakan bagian dari produk hukum Bea Cukai Kuala Namu. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2020 berlaku, pemilik tidak mendukung atau tidak dapat memenuhi ketentuan perizinan impor,” Alfi Hari Kata Elfi Haris pada Selasa (6 Juni 2020).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di sekretariat Pokja percepatan penerapan sanksi Covid-19 di daerah. Provinsi Sumatera Utara didampingi oleh Elfi Haris Kepala Kantor Adat Kananamu, dan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Sumatera Utara Oza Olavia.

“Kami sangat bersyukur, kami mendistribusikannya ke dokter,” Edy yang juga Ketua Pokja Manajemen Percepatan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara.

PMK terbaru mengatur tentang persetujuan bea masuk dan / atau cukai serta pembebasan pajak barang impor untuk keperluan perusahaan saham gabungan pada saat Pandemi Virus Corona (Covid-19) tahun 2019. Sebelumnya, kepemilikan negara telah mendapat persetujuan Badan Layanan Nasional dan Lelang Medan.

Selain itu, Elfi Haris menjelaskan bahwa melalui PMK ini Kementerian Keuangan telah mendorong kegiatan impor yang memberikan peluang kepada semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perseorangan, badan hukum dan badan hukum) ) Memperoleh barang impor melalui bea cukai dan pelayanan perpajakan untuk mencegah wabah Covid-19, sehingga sangat bermanfaat untuk menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Total ada 73 produk yang diberikan fasilitas PMK, ”imbuh Elfi Haris, antara lain pembebasan pajak impor dan / atau konsumsi, bebas PPN atau PPN dan PPnBM, serta pembebasan PPh ke-22 atas barang impor untuk tujuan komersial. Pandemi Covid-19 untuk tujuan non-komersial dan non-komersial. Permintaan dapat diajukan secara elektronik melalui portal INSW atau diajukan secara tertulis ke Administrasi Umum Bea Cukai tempat kargo masuk, tetapi nilai kargo impor dan bagasi penumpang tidak melebihi US $ 500 FOB Tidak perlu mengajukan permohonan. Fasilitas impor tunduk pada tata niaga impor, jadi pada saat mengimpor atau mengeluarkan barang cukup melampirkan surat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembebasan dari tata niaga impor., Jika Barang impor tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh departemen atau instansi terkait dan / atau sistem perdagangan BNPB, tidak diperlukan surat rekomendasi.

Pemasangan ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pengobatan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Semoga Perpres baru ini akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan kegiatan impor khususnya kegiatan impor barang dalam penanggulangan Covid-19. Syarat lengkapnya tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2020. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live