Tindakan keras bea dan cukai mengamankan ratusan ribu rokok ilegal di empat provinsi

TRIBUNNEWS.COM-Guna menghentikan peredaran rokok ilegal, pihak bea cukai terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pemberantasan rokok ilegal. Operasi tersebut dilakukan di seluruh wilayah pengawasan bea cukai dan pajak konsumsi di Indonesia dan berhasil menghentikan peredaran rokok ilegal.

Safuadi, Kepala Kantor Pabean Aceh, mengungkapkan operasi dimulai dari Juli hingga Agustus 2020. Pabean Aceh berhasil menyita 43.000 batang rokok ilegal.

“Nilainya diperkirakan 75.817.100 rupee dan potensi kerugiannya 30.792.827 rupee,” ujarnya. Untuk mengendalikan rokok ilegal, kali ini Kantor Pajak Bea dan Konsumsi Daerah Aceh menambah jumlah penuntutan. Rokok ilegal sepanjang tahun 2020. Hingga Agustus 2020, menurut catatan, Pabean Aceh telah menyita 20.037.502 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai komoditas Rp 20.338.064.530. Potensi kerugian negara dari Departemen Pajak adalah Rp 9.417.625.940. . – “Dengan diberlakukannya tindakan illegal pemberantasan rokok, saya berharap para pengusaha di dinas pajak konsumsi lebih dihormati, diakui dan diakui. Khususnya tembakau K, dan perhatian masyarakat terhadap rokok illegal,” tambah Safuadi .

Pada saat yang sama, pihak Pabean di Bali dan Nusa Tenggara beserta pabean bawahannya berhasil memperoleh 202.268 batang rokok, 88.188 gram tembakau iris, dan 10 botol vape cair berbagai merek dan ukuran yang diduga dilanggar. Ketentuan dalam peraturan departemen bea cukai.

“Suleiman, Kepala Badan Litigasi Daerah, mengatakan:“ Nilai barang yang diproduksi dalam proses pengadilan mencapai Rp 231.342.740, yang dapat merugikan sebesar Rp 91.590.034. “Untuk mencapai target 3% rokok ilegal pada tahun 2020, selain melakukan tindakan represif melalui operasi Gempur, Badan Bea dan Cukai juga meyakinkan untuk menggunakan bentuk edukasi tentang pengelolaan pajak konsumsi dan sosialisasi barang konsumsi ilegal kepada masyarakat awam. Masyarakat umum dan laki-laki-saya berharap melalui upaya ini masyarakat semakin sadar bahwa rokok gal tidak lagi dikonsumsi.Jika ditemukan rokok / produk konsumen ilegal di daerah tersebut, mereka dapat berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai bea cukai dan pajak konsumsi .– –Menurut Dr. Artidiatun Adji, sarjana dari Universitas Gajada Mada, fakta membuktikan bahwa pemberantasan rokok / produk konsumen (BKC) ilegal dapat meningkatkan pendapatan negara di bidang pajak konsumsi .

Selain meningkatkan pajak konsumsi pemerintah pusat Selain berdampak langsung pada penerimaan, hal ini secara tidak langsung akan menguntungkan pemerintah daerah.Karena sebagian penerimaan pajak konsumsi yang dipungut oleh pemerintah pusat akan dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH-CHT). – Sesuai peraturan Menteri Keuangan. PMK 13 / PMK.07 / 2020 Mengenai rincian dana bagi hasil cukai tembakau menurut provinsi / daerah / kota tahun anggaran 2020, Provinsi Bali telah menerima hibah sebesar Rp9.215 miliar dari DBH-CHT dan Rp359.966 dari Provinsi NTB 100 juta dan Rp 7,824 miliar di Provinsi NTT. DBH-CHT dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan sektor kesehatan, mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan fasilitas umum dan lingkungan sosial, pengembangan industri, pelestarian lingkungan, dan tembakau. Produsen peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, ini cocok sekali dengan slogan “Konsumsi adalah tujuan kita”, ”pungkas Sulaiman. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live