Operasi Gempur pada 2020, merupakan strategi bea cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara departemen cukai, dan sesuai arahan Kementerian Keuangan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di Indonesia, pihak bea cukai terus mengadopsi berbagai upaya dan strategi pemberantasan rokok ilegal.Pada tahun 2020, Gempur diluncurkan. Diskusi berlangsung pada pertemuan ‘aksi’. Melalui online, Selasa (7/7).

Syarif Hidayat, Direktur International and Interagency Customs, menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, penjualan rokok ilegal di seluruh negeri dan ASEAN menunjukkan tren yang positif. Menurut Survei Rokok Ilegal Nasional yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2018, angka peredaran rokok ilegal di Indonesia adalah 7,0%. Dia menjelaskan. -Survey dilakukan setiap dua tahun sekali dan dilakukan oleh pihak ketiga.Survei dilakukan sejak tahun 2010 untuk menguji tingkat keselamatan / keamanan dari pajak konsumsi dan menentukan besarnya. Peredaran rokok ilegal secara nasional, dan perkiraan pelanggaran industri yang dapat menurunkan pendapatan. Negara departemen pajak. Mempertimbangkan berakhirnya pandemi Covid-19, penyelidikan lagi terhadap rokok ilegal akan dilakukan tahun ini. Selain itu, Syarif menjelaskan untuk menghilangkan peredaran barang ilegal di seluruh Indonesia, diperlukan berbagai peran petugas bea cukai dan pajak konsumsi. Ia mengatakan: “Sosialisasi, pengawasan dan pelayanan merupakan elemen penting, dan akan terus ditingkatkan ke depan untuk terus menekan peredaran rokok ilegal.” Ia mengatakan dalam strategi sosialisasi, pihaknya akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Di bawah pengawasan, perkuat tindakan penegakan hukum untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, dan meningkatkan layanan dengan memperbaiki peraturan pajak konsumsi untuk meningkatkan risiko penjualan dan distribusi. Kegiatan kolaboratif pemberantasan rokok ilegal. Ia menambahkan: “Kampanye melawan rokok ilegal akan dimulai dari Juli hingga akhir 2020.” Selain itu, menurutnya, berbagai tantangan pemantauan akan dihadapi dalam melaksanakan pekerjaan ini. Selama pandemi Covid-19, kebijakan WFH dan PSBB mengakibatkan berkurangnya pengawasan fisik, berkurangnya anggaran DBH CHT dan perubahan anggaran, yang telah dialihkan kepada pengelolaan Covid-19 dan pengurangan produksi rokok legal. Dapat mendorong konsumen rokok untuk beralih ke produk ilegal. Untuk mendukung strategi pengawasannya, pihak bea cukai juga bekerjasama dengan berbagai instansi, antara lain pertukaran data / informasi dengan PT PLN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Perpajakan, untuk memperkaya data sebagai bahan analisis dan meningkatkan efisiensi data pemantauan. Mendistribusikan rokok ilegal. Operasi / patroli khusus dengan Polairud juga akan bersinergi. (*)

Leave a comment

adu ayam bali_s128.net login_s128.live